Catatan Kritis Pelaksanaan Kartu Prakerja di Masa Pandemi COVID-19

0
82
Ahmad M Ali. Foto: Dok

Oleh : Ahmad Hi Ali (Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem)

Kartu Prakerja sebagai janji politik dari Presiden Jokowi telah ditunaikan. Lewat Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja sejak 26 Februari 2020. Secara konsepsi, program ini menjadi salah satu program jaring pengaman sosial bagi mereka para pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau mereka yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja. Mereka yang menerima Kartu Prakerja akan mendapatan bantuan biaya untuk mengikuti program pelatihan.

Munculnya pandemi Covid-19 telah memengaruhi banyak hal dalam perikehidupan ekonomi dan sosial kita, tidak terkecuali terhadap skema pelaksanaan program Kartu Prakerja. Tidak hanya bertambah dari segi jumlah anggaran, pelaksanaan program Kartu Prakerja pun menjadi salah satu bentuk bantuan sosial negara bagi warga terdampak pandemi. Pelaksanaan program ini pun akhirnya menjadi semi bansos, yang tujuan utamanya adalah membantu warga terdampak agar mampu bertahan selama berlangsungnya pandemi.

Dalam pelaksanaannya yang dimulai sejak 11 April 2020 yang lalu, program yang mengalokasikan dana hingga 20 triliun rupiah ini telah menimbulkan kegaduhan di tengah publik. Yang paling menjadi perhatian adalah program pelatihan yang diberikan oleh kartu tersebut selama masa pandemi Covid-19. Ada yang dipandang tidak pas dan tidak patut dalam implementasinya. Dana 5,6 triliun rupiah dipandang terlalu besar untuk program pelatihan daring yang ditawarkan bagi 5,6 juta peserta.

Program pelatihan online ini juga dipandang menjadi mubazir di tengah banyaknya warga terdampak karena pandemi Covid-19. Di masa pandemi sekarang ini, dana sebesar itu dipandang lebih tepat jika dikonversi menjadi bantuan langsung agar menambah jumlah target penerima bantuan, dari 5,6 juta menjadi 8 juta penerima bantuan. Presiden Jokowi sendiri kemarin telah menyatakan bahwa Kartu Prakerja diprioritaskan bagi mereka yang terkena PHK.

Walhasil, sebuah program yang baik dengan tujuan yang baik pula malah menjadi kesia-siaan. Program ini bahkan dipandang hanya akan menjadi ajang bancakan sejumlah pihak penyedia layanan (provider). Ini artinya ada problem agensi dalam proses pelaksanaan program Kartu Prakerja ini.

Program pelatihan ini sendiri tetap penting dan harus ada dalam program Kartu Prakerja ini. Namun model pelaksanaannya harus relevan dengan situasi dan kondisi yang tengah terjadi. Demikian pula alokasi dana dan turunan-turunan lainnya. Hal ini penting agar program jaring pengaman sosial ini benar-benar menjadi pengaman bagi ketahanan ekonomi dan sosial warga terdampak Covid-19, bukan malah menjadi biang kegaduhan dan berpotensi menjadi bentuk penyelewengan baru.

Berangkat dari pandangan di atas, DPP Partai NasDem menyatakan sikapnya berikut ini:

1. DPP Partai NasDem tetap memandang bahwa program Kartu Prakerja adalah program yang harus didukung, termasuk dalam rangka mitigasi dampak wabah Covid-19. Keberadaannya telah menjadi salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap terjaminnya hak hidup warganya di masa pandemi.

2. Namun demikian, dalam hal pelaksanaannya, DPP Partai NasDem memandang perlunya peninjauan kembali atas pelatihan daring yang melibatkan delapan penyedian layanan (provider). Selain telah mendapatkan banyak gugatan dari publik, pelatihan tersebut juga rawan penyelewengan (moral hazzard). Oleh karena itu DPP Partai NasDem mendesak agar fasilitas pelatihan daring dari delapan penyedia layanan tersebut dihentikan. Akan lebih tepat kiranya jika program tersebut diubah menjadi program bantuan langsung bagi mereka yang terdampak wabah, utamanya pekerja yang mengalami PHK. Selain lebih relevan, penghentian ini juga akan menambah jumlah penerima manfaat Kartu Prakerja, dari semula 5,6 juta penerima menjadi 8 juta penerima manfaat. Dengan demikian, tujuan dan target dari pelaksanaan program Kartu Prakerja ini bisa tercapai, yakni menjadi program semi bansos bagi mereka yang terkena dampak wabah corona.

3. Bersamaan dengan itu Partai NasDem menginginkan agar program Kartu Prakerja lebih terarah dan tepat sasaran. Oleh karena itu, dalam pelaksanannya, program Kartu Prakerja harus mempertimbangkan dasar assessment dari Kementerian Tenaga Kerja selaku pihak yang cukup kompeten terkait data ketenagakerjaan. Assessment ini penting agar akurasi sasaran dan penerima manfaat Kartu Prakerja semakin presisi. Jika pun kebutuhan pelatihan daring masing dipandang perlu, maka penyediaannya bisa dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

4. Partai NasDem juga mendesak dilakukannya segera evaluasi atas pelaksanaan program Kartu Prakerja periode pertama ini secara menyeluruh agar program ini tidak menjadi masalah di kemudian hari. Evaluasi ini menjadi penting agar dalam pelaksanaannya ke depan, program Kartu Prakerja semakin akuntabel, tepat sasaran, dan bisa lebih diukur keberhasilannya. Untuk itu, DPP Partai NasDem meminta Fraksi Partai NasDem di DPR untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan program Kartu Prakerja berlangsung. ***

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Silahkan masukkan Nama Anda