Ombudsman Sesalkan Mobil Damkar Pemda Tolis Tak Ada yang Berfungsi

0
74

Kantor Damkar Kabupaten Tolitoli. Foto: Istimewa.

PIJARSULAWESI.com– Luasnya dampak kebakaran di Kelurahan Sidoarjo Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah boleh jadi disebabkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran pemerintah setempat yang tidak memadai.

Sebagaimana temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulteng, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolitoli ternyata abai terhadap hal itu.

Ketua ORI Sulteng, Sofyan Lembah mengaku, pihaknya pernah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Kantor Damkar Pemda Tolitoli tahun 2018 silam. Kala itu pihaknya mendapati tak satupun unit mobil Damkar yang bisa difungsikan untuk tidak dikatakan barang antik.

“Hasil Sidak tahun 2018, kami temukan sarana dan prasarana sudah tidak memadai bahkan tidak satupun mobil Damkar yang dimiliki bisa beroperasi bahkan sudah saatnya masuk museum,” tulis Sofyan dalam siaran persnya, Selasa 4 Februari 2020.

Belajar dari musibah kebakaran hebat di Kelurhan Sidoarjo, Minggu malam 2 Februari 2020, Pemkab Tolitoli kata Sofyan penting menyiapkan sarana dan prasarana tersebut.

“Sedih kita melihat jatuhnya korban dan ludesnya 385 rumah akibat buruknya sistem pelayanan pemadam kebakaran,” ujarnya.

Karena itu dia mengimbau Pemkab Tolitoli untuk segera membangun sistem pengembangan unit pemadam kebakaran yang seharusnya tidak terbengkalai.

Pihaknya sendiri lanjut Sofyan, telah berupaya memberi layanan maksimal dalam masa tanggap darurat bencana tersebut.
Berita serupa

Sejumlah PTS di Indonesia Bakal Gelar KKN di Lokasi Bencana

Ombudsman juga mendorong semua pihak untuk bahu membahu memberi pelayanan maksimal pada masa tanggap darurat tersebut. Khususnya layanan bagi kaum perempuan dan anak korban kebakaran.

Pemenuhan kebutuhan dan perlindungan. Baik tempat tinggal di tenda tenda pengungsian, pangan di dapur dapur umum, sarana kesehatan termasuk layanan keamanan.

Demikian halnya bantuan dan uluran tangan masyarakat. Hal ini harus dikoordinasikan sehingga pemenuhan kebutuhan tersebut bisa terkoordinasi baik oleh BPBD setempat dan tidak menimbulkan masalah baru.

“Kita harus efektifkan masa tanggap darurat ini dengan berkoordinasi,”demikian Sofyan. **/SAH

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Silahkan masukkan Nama Anda