by

Dianggap Melanggar Permenristekdikti, Pengurus Pusat IKA Untad Menolak Pelaksanaan Pemilihan Rektor

Arifin Sanusi, Koordinator Presidium IKA Untad.(F-ist)

PALU, Sultengmembangun.com – Rencana perhelatan Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Tadulako ( Untad) yang diagendakan pelaksanaannya pada 4 Maret 2019, menuai beragam aksi dan protes dari berbagai pihak terutama dari pihak Pengurus Besar Ikatan Alumni (IKA) Untad.

Arifin Sanusi, Selaku Koordinator presidium IKA Untad, pada Sabtu (02/03/2019), bertempat di sekretariat IKA Untad di Jalan Tanjung Ta’da Palu, mengatakan pihaknya sangat keberatan atas rencana pelaksanaan Pilrek Untad kali ini. Karena hal ini dianggap sangat menyalahi peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang didalam peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri didalam Pasal 9 Menyebutkan bahwa : (1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Pemimpin PTN yang sedang menjabat.

Arifin Sanusi kembali menegaskan bahwasanya pengurus pusat IKA Alumni Untad tentu saja tidak bisa terlepas terhadap keberadaan untad itu sendiri. “Sehubungan dengan pelaksanaan pilrek nantinya pada 4 Maret 2019 oleh rapat senat untad, kami pengurus pusat IKA Untad Palu, Sulawesi Tengah mencermati bahwa pelaksanaan Pilrek Untad tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan harus mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku. Dan kami inginkan proses pilrek Untad harus berkeadaban mengingat pilrek ini adalah bahagian yang nantinya akan menjadi proses pembelajaran bagi mahasiswa dalam berdemokrasi khususnya di lingkungan Universitas Tadulako (Untad),” tandas Arifin Sanusi yang meminta kepada pihak kemenristekdikti untuk kembali mempertimbangkannya.
Dalam hal ini, Pengurus Besar IKA Untad mencermati ternyata pilrek untad sungguh sangat menyalahi aturan yang ada, pada keputusan Menristekdikti.

Seharusnya proses pilrek Untad dilaksanakan dua minggu atau empat belas hari sebelum masa berakhirnya rektor sebelum pilrek dilaksanakan. Namun nyatanya, pihak panitia sudah melayangkan undangan kepada dewan senat untad terkait jadwal pelaksanaan Pilrek Untad per tanggal 4 Maret 2019.

Oleh karena itu, atas nama pengurus pusat IKA Untad dengan tegas menyatakan dan meminta agar pihak Kemenristekdikti segera membatalkan surat perintah pelaksanaan Pilrek Untad. “ini penegasan pertama dari kami atas nama pengurus pusat IKA Untad,” tandasnya.

Dalam tuntutan kedua dari Pengurus Pusat IKA Untad, seharusnya dewan senat menolak bahwa pelaksanaan rapat senat pada tanggal 4 Maret 2019, karena itu dianggap menyalahi aturan. Bertentangan dengan aturan yang ada.

” Saya tidak bisa membayangkan bagaimana rapat senat yang terpelajar itu kemudian ikut serta dalam pelaksanaan pilrek untad yang sudah jelas melanggar peraturan pemerintah (Kemenristekdikti). Dan ini tidak memberikan nilai edukasi kepada mahasiswa di kampus dan kepada masyarakat umum. Olehnya, kami menyatakan agar pelaksanaan rapat senat terkait rencana pelaksanaan pilrek untad harus dibatalkan karena ini bertentangan dengan aturan yang ada,” pungkasnya.

Untuk itu, pihaknya menghimbau kepada seluruh anggota senat Untad dan kepada masyarakat Sulawesi Tengah untuk tetap menyikapi dan mencermati proses pemilihan rektor Untad.

“Harapan kami agar pihak Kemenristekdikti dapat mempertimbangkan dan merasakan atas kegelisahan masyarakat sulteng dan masyarakat kampus atas rencana pelaksanaan pilrek untad yang sudah jelas melanggar aturan yang ada,” tegasnya.(karin)

REDAKTUR : NILAWATI

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed